 |
Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur (Pangarmatim) Laksamana Muda TNI Agung Pramono mengungkapkan kapal perang Amerika Serikat tetap bersandar di Pelabuhan Umum Tanjung Perak. "Sesuai program, kapal perang AS tetap bersandar di pelabuhan umum. Agendanya juga tetap seperti jadwal," ujar Pangarmatim kepada wartawan ketika ditemui di sela Upacara Hari Kebangkitan Nasional di Gedung Negara Grahadi Surabaya, senin.
Tiga kapal perang AS yang membawa 831 personel dijadwalkan tiba 28 Mei 2012. Masing-masng Kapal US CG WAESCHE, US Navy USS Vandegrift FFG-48, dan USS GPN LSD 42. Sedangkan kedatangan pada 28 Mei hingga 8 Juni 2012. Beberapa kegiatan yang akan dilalui personel Angkatan Laut AS antara lain bakti sosial di Madura serta latihan bersama dengan 1.244 personel TNI AL di Pantai Banongan Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Latihan bersama itu juga akan melibatkan tiga kapal TNI AL dan peralatan tempur lainnya, dengan sandi "cooperation of afloat readiness and training" (CARAT). Dijadwalkan latihan berlangsung mulai 5-7 Juni 2012 di Situbondo.
Menanggapi munculnya tentangan dari sejumlah asosiasi pengusaha di pelabuhan, Pangarmatim enggan berkomentar. Ia beralasan tidak berhak memberikan statemen karena bukan di Pangkalan Makoarmatim. "Nanti saja keterangannya di Makoarmatim. Kalau di sini (Grahadi), saya belum bisa komentar," tukas dia.
Sementara itu, Gubernur Jatim Soekarwo pernah mengungkapkan, tidak menjadi permasalahan jika kapal perang AS bersandar di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. "Kalau bisa berunding dulu, daripada berteriak-teriak menolak. Sebab kalau bersikeras menolak itu tidak bisa, soalnya Tanjung Perak bukan hanya untuk kapal niaga, tetapi juga angkatan perang," paparnya.
Orang nomor satu di Jatim itu meminta agar dilakukan negosiasi antara pengusaha dengan Armatim TNI AL untuk menemukan solusi yang terbaik sehingga meminimaliasi dampak yang bisa merugikan kedua pihak. Kekhawatiran para pengusaha akan mengalami kerugian miliaran rupiah jika ada kapal perang bersandar selama beberapa hari di pelabuhan Tanjung Perak, dinilai gubernur berlebihan.
www.kemhan.go.id