 |
Peningkatan alutsista dan modernisasi TNI dalam kurun waktu lima tahun yang dilakukan secara besar-besaran mendapat reaksi dari sejumlah pihak di tingkat internasional. Meski demikian peningkatan alutsista ini tidaklah berniat untuk melakukan tindakan agresi yang menyimpang dari semangat ASEAN. Peningkatan dan modernisasi alutsista ini karena semata-mata ingin meningkatkan kemampuan pertahanan baik dari tugas operasi perang terlebih lagi banyak sekali terdapat tugas operasi selain perang yang harus dilakukan. Hal tersebut diungkapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat memberikan keterangan pers usai rapat koordinasi dengan Menhan, bersama jajaran Menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid 2 bidang Polhukam, Panglima TNI dan Kapolri, Kamis (9/8) di Mabes TNI, Cilangkap Jakarta.
Sementara itu, dalam peningkatan alutsista Presiden menginginkan untuk memiliki alutsista yang berkelas dunia melalui kemandirian industri pertahanan dalam negeri. Oleh karena itu pemerintah akan terus mendukung pengembangan program industri pertahanan dalam negeri dengan memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan riset dan pengembangan dalam rangka menopang industri pertahanan. "Agar tidak tergantung dari luar lagi, maka pemerintah terus meningkatkan dan mengembangkan industri pertahanan sehingga Indonesia akan mandiri, namun dipertimbangan juga dari sisi ekonomi dan bisnisnya," jelas Presiden SBY.
Sehubungan peningkatan alutsista, pemerintah juga memberikan dorongan dengan meningkatkan anggaran pertahanan yang cukup signifikan pada setiap tahunnya. Menurut Presiden peningkatan anggaran pertahanan ini seiring dengan kondisi ekonomi saat ini juga terus meningkat, sehingga memungkinkan untuk membangun alutsista tersebut. Disampaikan Presiden mengenai peningkatan anggaran pertahanan ini yang dimulai dari Tahun 2004 sebesar 21,7 Triliun, Tahun 2009, 33,67 Triliun, Tahun 2012 sebesar 72,54 Triliun dan untuk tahun 2013 bisa dialokasikan sekitar 77 Triliun rupiah.
Presiden SBY menghimbau kepada jajaran Kemhan dan TNI untuk pengadaan alutsista ini dilakukan dengan mekanisme dan prosedur yang benar, sehingga mampu mencegah terjadinya penyimpangan dan penggelembungan anggaran pertahanan. "Saya berpesan kepada jajaran Kemhan dan TNI agar peningkatan anggaran yang cukup signifikan harus direncanakan dengan baik dan dikelola sebaik-baiknya dan cegah penyimpangan, karena kalau terjadi penyimpangan maka akan timbul masalah," harap Presiden SBY.
Tidak hanya dari pengelolaan anggaran, namun menurut Presiden setiap pengadaan alutsista maka harus terdapat kehandalan dari segi sistem dan teknologinya sehingga didalam penggunaannya dapat mendukung pelaksanaan operasi gabungan kearah yang lebih efektif.
dmc.kemhan.go.id