Selasa, 21 Mei 2013

Kasus Pesawat Militer AS Langgar Wilayah Udara RI Di Aceh Perlu Diwaspadai

Pesawat militer AS yang kesasar dan mendarat di Aceh boleh jadi bukanlah sebuah kebetulan, bisa saja pesawat tersebut sedang melakukan kegiatan intelijen. Hal tersebut disampaikan oleh Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati, seorang anggota Komisi I DPR yang menangani bidang pertahanan dan keamanan. Kemungkinan aktifitas inteligen tersebut perlu diwaspadai mengingat seringnya terjadi pelanggaran wilayah udara RI yang dilakukan oleh pesawat-pesawat asing.
Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati. PROKIMAL ONLINE Kotabumi Lampung Utara
Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati (ilustrasi)
Pesawat Militer AS Dianggap Tak Kebetulan Nyasar Ke Aceh

Pemerintah diminta tidak memandang remeh kasus pelanggaran zona izin terbang yang dilakukan militer Amerika Serikat (AS) di wilayah udara Indonesia. Sebab hal ini bukan kali pertama terjadi dan berkemungkinan mengancam kedaulatan NKRI. "Saya yakin pesawat itu tidak kebetulan kesasar ke Aceh," kata anggota Komisi I DPR bidang pertahanan, Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati (Nuning), Selasa (21/5/2013).

Boleh jadi, lanjutnya, pesawat militer AS tersebut tengah melakukan aktifitas intelijen di wilayah Indonesia. Kemungkinan itu menurutnya sangat besar dan patut diwaspadai. "Segala kemungkinan dalam giat intelijen kita harus diwaspadai. Probabilitasnya pun besar sekali," katanya.

Kecurigaan Nuning bukan tanpa alasan. Menurutnya sulit dipercaya jika pilot negara sebesar AS terbang tanpa tujuan jelas. Apalagi jarak yang ditempuh terbilang jauh. "Kita harus hati-hati dengan giat deception (pengelabuan) siapa pun," ujarnya.

Nuning meminta pemerintah meningkatkan aktifitas intelijen dan infrastruktur TNI. Hal itu untuk mengantisipasi segala bentuk ancaman militer dari negara asing. "Intelijen negara dimajukan fungsinya. Kita harus waspada terhadap ancaman laut, darat, dan udara," katanya.

Nuning berharap TNI Angkatan Udara segera mencari tahu motif di balik penerbangan pesawat tersebut. Kemenlu juga harus bersikap tegas dengan tetap berpedoman azas politik bebas aktif. "Langsung tanyakan ke Kedubes AS," kata politisi Partai Hanura tersebut.

www.republika.co.id