| Sebuah stasiun bumi satelit pemantau dan pengawasan maritim akan dibangun di Bangka Belitung dan Bitung. Sistem satelit penginderaan jauh untuk memantau keamanan laut di Indonesia ini merupakan bagian dari MoU yang telah ditandatangani oleh Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) dan China National Space Administration (CNSA) pada Senin 6 Oktober 2014 lalu. |
 |
| Penandatanganan MoU Bakorkamla dan CNSA. |
Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) menandatangani nota kesepahaman perjanjian kerja sama (MoU) dengan China National Space Administration (CNSA). Penandatanganan MoU tersebut dilakukan Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) Bakorkamla Laksdya DA Mamahit serta perwakilan CNSA yang juga Duta Besar China untuk Indonesia, Xie Fang di kantor Bakorkamla, Jakarta Pusat, Senin (6/10/2014).
Laksdya DA Mamahit menyatakan bahwa penandatanganan nota kesepahaman ini sebagai implementasi dari MoU antara pemerintah Indonesia dan Republik Rakyat China (RRC) yang berbasis pada Maritime Cooperation Committee (MCC), yang ditandatangani di Beijing pada 23 Maret 2012 antara menteri luar negeri (Menlu) Indonesia dan menlu RRC. "Sebagai implementasi salah satu butir kerja sama tersebut, dalam hal keamanan dan keselamatan laut, Bakorkamla telah melakukan pembicaraan terkait pengguna teknologi terkini untuk monitoring real time kondisi perairan Indonesia dalam hal pengembangan aplikasi penginderaan jauh satelit," ujarnya.
Mamahit menyatakan, pemerintah China akan menghibahkan ground station (stasiun bumi) untuk ditempatkan di Bangka Belitung dan Bitung. Dia berharap, setelah alatnya datang dan dilakukan pemasangan, hibah peralatan sensor untuk keamanan laut Indonesia itu dapat digunakan mulai awal tahun depan. Mamahit mengatakan, langkah itu juga didahului dengan dua kali pelatihan staf Bakorkamla di China, yang melibatkan seluruh stakeholder sebagai rangkaian proyek besar untuk dapat memiliki satelit sendiri yang dapat memantau seluruh aktivitas di laut berbasis equator. "Hibah peralatan teknologi tinggi berbasis satelit yang diberikan RRC melalui Bakorkamla sejalan dengan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan yuridiksi Indonesia," kata pria yang juga menjabat sebagai rektor Universitas Pertahanan itu.
Sekretaris Pelaksana Harian Bakorkamla, Dicky R. Munaf mengakui, keterbatasan anggaran menjadi faktor utama Bakorkamla menerima hibah dari CNSA. Dia menyatakan, hibah yang diberikan China sangat bermanfaat bagi pemantauan keamanan laut di Indonesia. Menurut dia, dengan adanya alat identifikasi tersebut maka lembaganya bisa secara maksimal memberikan layanan kepada pengguna kapal dalam menjalankan aktivitasnya di laut. Kendati begitu, Dicky mengaku juga sudah mempertimbangkan masalah kedaulatan negara dalam penerimaan hibah peralatan berteknologi tinggi yang berbasis pada satelit tersebut. "Kita sudah pikirkan bagaimana cara mengamankan data agar tidak dicuri mereka. Kita berharap bisa semakin menjaga wilayah laut Indonesia agar semakin aman dari gangguan," ujarnya.
Menurut dia, peran Bakorkamla ke depan semakin strategis. Pasalnya, program pemerintah yang ingin membangun poros maritim dan tol laut harus diimbangi dengan tingkat keamanan laut. "Untuk apa membangun infrastruktur laut kalau keamanan tidak terjamin? Semakin banyak kapal lewat dan ekonomi bisa lebih efisien, ini bisa membuat biaya pengiriman barang semakin murah. Ini tugas kami melakukan penjagaan, monitoring, dan penindakan hukum di lautan," kata Dicky.
Sementara itu, Dubes China untuk Indonesia, Xie Fang menginginkan agar setelah penandatanganan MoU ini, hubungan kedua negara bisa semakin erat. RRC dan Indonesia, kata dia, dapat semakin intens dalam menghelat kerjasama di bidang pengamanan wilayah laut.
nasional.republika.co.id
Tidak ada komentar:
Posting Komentar