Taiwan Luncurkan Kapal Perang Korvet Tercepat Dan Terkuat Di Asia

Tuo Chiang adalah kapal perang jenis korvet terbaru buatan negara Taiwan yang telah resmi diluncurkan pada Selasa, 23 Desember 2014 lalu. Kapal perang korvet Tuo Chiang dipersenjatai 16 unit rudal, 8 unit diantaranya adalah jenis rudal supersonik anti-kapal Hsiung-feng III.

Kapal Perang Korvet Tuo Chiang. PROKIMAL ONLINE Kotabumi Lampung Utara | Taiwan Luncurkan Kapal Perang Korvet Tercepat Dan Terkuat Di Asia.

Kapal Perang Korvet Tuo Chiang.

Taiwan pada Selasa (23/12/2014) meluncurkan kapal perang jenis korvet bersenjata rudal terbesar yang pernah dibuat negara pulau ini sebagai usaha untuk memodernisasi angkatan bersenjatanya dalam menanggapi ancaman dari China. Kapal perang berbobot 500 ton itu diberi nama 'Tuo Chiang' adalah prototipe pertama dari jenis kapal ini dan dipuji oleh Menteri Pertahanan Yen Ming sebagai "tercepat dan paling kuat" di Asia.

Berbekal 16 rudal termasuk delapan rudal supersonik anti-kapal Hsiung-feng III, kapal korvet ini akan meningkatkan kemampuan pertahanan Taiwan terhadap China yang hingga saat ini masih menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayah China.

"Mulai sekarang, kemampuan tempur angkatan laut akan mencapai tonggak penting. Penyelesaian generasi baru kapal perang angkatan laut ini diperkirakan akan menjamin keamanan di Selat Taiwan dan melindungi jalur pelayaran," Yen mengatakan pada upacara peluncuran yang diadakan di pelabuhan Suao, di timur laut Yilan.

Laksamana Madya Wen Chen-kuo mengatakan kepada AFP bahwa "rudal supersonik sangat sulit untuk dicegat". Kapal perang dengan desain lunas ganda ini menggunakan teknologi stealth untuk mengurangi pantulan gelombang radar, sehingga sulit untuk dideteksi. Kapal ini memiliki kecepatan maksimum hingga 38 knot dan jangkaian berlayar hingga 2.000 mil laut (3.704 kilometer).

Pada hari Selasa (23/12/2014) lalu, kapal perang korvet Tuo Chiang ini berlayar selama beberapa waktu untuk menunjukkan kemampuannya kepada wartawan sebelum kembali ke pelabuhan lagi. Kapal korvet ini dijadwalkan akan dikerahkan di perairan Taiwan setelah pemeriksaan lebih lanjut dan merupakan prototipe pertama dari 11 unit kapal dari kelas ini yang akan dibangun oleh Taiwan.

Peluncuran kapal perang ini dilaksanakan setelah Kongres AS meloloskan RUU minggu lalu yang memberikan otorisasi Presiden Barack Obama untuk mentransfer teknologi empat kapal frigat berpeluru kendali Perry-class ke Taipei. China mengecam kesepakatan itu dam mengatakan bahwa protes diplomatik telah diajukan kepada Amerika Serikat. "Kami dengan tegas menentang penjualan senjata ke Taiwan oleh AS," kata juru bicara kementerian luar negeri China Qin Gang.

www.defencetalk.com

Jet Amfibi BE 200 Bakal Kawal Kedaulatan Laut NKRI

Pesawat jet amfibi BE 200 atau yang punya nama lengkap Beriev Be-200 Altair telah diusulkan untuk dibeli guna ditugaskan memberantas praktik illegal fishing di perairan Indonesia. Beriev Be-200 Altair adalah pesawat bermesin jet yang mampu lepas landas dan mendarat di atas permukaan perairan seperti di laut dan danau. Pesawat ini dibuat oleh negara Rusia.

Beriev Be-200 Altair. PROKIMAL ONLINE Kotabumi Lampung Utara | Jet Amfibi BE 200 Bakal Kawal Kedaulatan Laut NKRI.

Beriev Be-200 Altair.

TNI Akan Beli Pesawat Jet Amfibi untuk Berantas Illegal Fishing.

Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Ida Bagus Putu Dunia mengatakan TNI akan membeli pesawat jet amfibi, dalam rangka memaksimalkan upaya pemberantasan praktik illegal fishing di perairan Indonesia. Jet Amfibi tersebut akan berfungsi dalam aktivitas TNI menjalankan patroli laut maupun patroli udara. "Salah satu jenis pesawat Jet Amfibi tersebut yakni BE 200," ujar Ida Bagus, dalam jumpa pers di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (22/12/2014).

Ida Bagus menuturkan, rencana pembelian jet amfibi tersebut diutarakan pada saat Presiden Joko Widodo melakukan blusukan ke wilayah perbatasan Indonesia, tepatnya di Wilayah Kalimantan Timur. Saat itu Jokowi melihat tentang aktivitas patroli darat maupun patroli laut dari TNI dalam menjaga wilayah perairan Indonesia. Kemudian,kata Ida Bagus, TNI menawarkan solusi kepada Jokowi untuk membeli jet amfibi. "Kami sampaikan solusi dalam hal pelaksanaan penindakan dan pencurian ikan di wilayah laut, berupa pesawat amfibi yang bisa mendarat di laut dengan karakteristik mampu di gelombang yang tinggi," ucap Ida Bagus.

Ida Bagus menerangkan, dengan kemampuannya yang bisa mendarat di permukaan laut, jet amfibi tersebut mampu menahan para pencuri ikan agar tidak melarikan diri. Jet tersebut juga mampu membawa tim untuk melakukan pengamanan laut. Ida mengatakan Jokowi menyetujui usul tersebut. "Dan waktu itu beliau (Jokowi) setuju dengan ide itu," kata Ida Bagus.

Jet Amfibi tersebut merupakan jet asal Rusia. Jet tersebut biasanya digunakan untuk melakukan pemadaman hutan karena mampu mengangkut bom air. Selain itu, jet tersebut juga digunakan oleh tim Sar untuk kegiatan penanganan bencana maupun pencarian orang.

nasional.kompas.com

Garansi Pembelian Alutsista TNI Perlu Diperhatikan

Masa garansi perawatan dan perbaikan spare part pada perjanjian kontrak pembelian Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) TNI harus ditinjau ulang lagi. Beberapa alutsista baru yang telah dibeli TNI dari luar negeri memiliki masa garansi dengan rentang waktu yang pendek. Ini beresiko ketika alutsista tersebut mengalami kerusakan atau pergantian spare-part. Masalah ini menjadi salah satu agenda penting dalam rapat pimpinan (Rapim) Perwira Tinggi Rencana Kerja 2015 yang digelar baru-baru ini.

KRI Bung Tomo (357). PROKIMAL ONLINE Kotabumi Lampung Utara | Garansi Pembelian Alutsista TNI Perlu Diperhatikan.

KRI Bung Tomo (357).

Alutsista TNI Terancam Dikanibal.

Pembelian alat utama sistem persenjataan (Alutsista) TNI perlu lebih dimatangkan. Pasalnya, TNI kerap kali mendapatkan alusista yang waktu garansi perawatan dan perbaikan spare part-nya sangat pendek. Hal tersebut membuat membuat alutsista TNI rawan untuk dikanibal. Ditemui dalam konpres rapat pimpinan (Rapim) Perwira Tinggi Rencana Kerja 2015, Panglima TNI Jenderal Moeldoko menuturkan, saat ini TNI memang kian banyak membeli alutsista dengan teknologi tinggi. Namun, ada masalah yang cukup mengkhawatirkan sehingga perlu pembahasan dalam rapim. "Masalahnya, soal perjanjian pembelian alutsista," jelasnya.

Dalam berbagai kontrak kerjasama pembelian alutsista, misalnya di TNI Angkatan Udara (AU) membeli pesawat. Pembelian pesawat itu dilengkapi dengan pelatihan pengendalian alutsista atau kelas untuk prajurit, lalu ada juga garansi perawatan dan perbaikan spare part pesawat. "Ternyata, waktu garansinya itu hanya beberapa bulan, kami tentu tidak ingin pesawat yang baru dibeli itu, beberapa bulan kemudian rusak dan mangkrak," tuturnya.

Kalau spare part alutsista rusak saat garansi habis, maka untuk mengakalinya dengan meng-kanibal menggunakan spare part alusista lain yang sejenis. Tentu, sangat tidak baik jika ada alutsista baru, tapi spare part-nya kanibal di sana-sini. "Karena itu dalam rapim ini diperlukan adanya anggaran untuk perbaikan dan perawatan alusista," paparnya.

Sementara Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Marsetio menjelaskan, untuk di TNI AL, misalnya ada pembelian kapal Sigma buatan Belanda beberapa tahun lalu. Dalam pembelian itu waktu garansi kapal dan spare part-nya hanya sepuluh hari hingga tiga bulan. "Ini tentu masalah yang cukup menghambat," ujarnya.

Untuk penyebab waktu garansi kapal dan spare part yang sangat pendek itu dipastikan karena minimnya anggaran. Sehingga, TNI memutuskan untuk membeli kapalnya terlebih dahulu. Untuk anggaran perawatan, serta perbaikan harapannya bisa menyusul. "Awalnya, pertimbangannya biar ada kapal dulu. Tapi, ternyata anggaran untuk perawatan kapal itu tidak ada," jelasnya.

Perlu diketahui, pembelian kapal bisa dengan berbagai fasilitas. Untuk pembelian kapal militer dengan tambahan waktu garansi perawatan dan pergantian spare part yang panjang, tentu harganya akan lebih besar dari pada pembelian kapal dengan waktu garansi yang pendek. "Untuk itu dalam rapim ini, rencana strategis harus ditentukan," paparnya.

Namun, Pengamat Militer Lembaga Studi Pertahanan Indonesia Rizal Darma Putra menjelaskan, seharusnya dalam sebuah perjanjian pembelian alutsista ada transfer teknologi. Masalah garansi untuk spare part ini harusnya bisa diselesaikan dalam transfer teknologi ini. "Kalau ada transfer teknologi, tentunya tinggal Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memproduksi spare part untuk alutsista tersebut," ujarnya.

Yang krusial, selama ini dalam pembelian alutsista masih belum ada transparansi soal transfer teknologi tersebut. Karena itu, TNI juga perlu untuk lebih membuka diri untuk berbagai kontrak pembelian tersebut. "Biar semua orang mengetahuinya sebagai bentuk pertanggungjawaban," jelasnya.

www.jpnn.com

Komando Daerah Militer Papua Barat Siap Dibangun TNI Mulai Tahun Depan

Komando Daerah Militer (Kodam) baru di Papua Barat sudah siap segera dibangun TNI mulai tahun 2015. Markas Kodam Papua Barat tersebut berpusat di Kota Manokwari. Tujuan dari pembentukan Kodam baru ini untuk lebih memudahkan pimpinan TNI dalam mengendalikan kesatuan militer di wilayahnya dan agar aspek pertahanan bisa terpenuhi di wilayah itu.

TNI (Tentara Nasional Indonesia). PROKIMAL ONLINE Kotabumi Lampung Utara | Komando Daerah Militer Papua Barat Siap Dibangun TNI Mulai Tahun Depan.

TNI (Tentara Nasional Indonesia).

TNI Bangun Kodam di Manokwari.

Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengatakan, Komando Daerah Militer (Kodam) di Papua yang rencananya akan dibangun berlokasi di Kota Manokwari, Papua Barat. Saat ini, pembangunan Kodam tersebut masih dalam tahap proses penyiapan lahan. "Saat ini sudah penyiapan lahan yang akan dilaksanakan di Manokwari," ujar Gatot dalam jumpa pers di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (22/12/2014).

Gatot mengatakan, pembangunan Kodam di Papua Barat sebenarnya direncanakan untuk tahun anggaran 2016. Namun, dengan berbagai pertimbangan, pembangunan tersebut dipercepat menjadi tahun 2015.

Saat ini, kata Gatot, pembangunan Kodam di Papua Barat akan dilakukan bersamaan dengan pembangunan Kodam 13 Merdeka di Sulawesi Utara. Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan, pembangunan Kodam baru di Papua Barat akan berlangsung pada 2015. Pembangunan tersebut akan disesuaikan dengan anggaran yang sudah dipersiapkan oleh TNI. "Tahun 2015 sudah mulai kita lakukan kegiatan fisiknya," kata Moeldoko.

Sebelumnya, Moeldoko mengatakan, untuk memperkuat pertahanan dan mempermudah koordinasi, TNI berencana menambah Kodam di Papua. "Penambahan Kodam di Papua sesuai rencana strategi (renstra) sudah siapkan. Tapi yang pertama di Manado sudah mulai jalankan. Harapan kita untuk Papua tahun depan sudah bisa dijalankan," ujar Moeldoko di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (10/12/2014), seperti dikutip Antara.

Panglima TNI menjelaskan, alasan pembentukan Kodam baru karena luasnya wilayah sehingga menyulitkan rentang kendali bagi seorang pemimpin di mana Pangdam harus mengendalikan semua prajuritnya yang sangat jauh. "Ini menyulitkan. Rentang kendali itu dipenuhi dengan membangun Kodam baru. Ada beberapa pilihan lokasi, di antaranya di Sorong dan masih ada pilihan-pilihan," jelasnya.

Mantan Pangdam Siliwangi ini menegaskan, tidak ada kepentingan politik dan maksud apa pun dalam pembangunan Kodam baru di Papua. "Tidak sama sekali. Ini murni untuk kepentingan pertahanan. Tidak punya maksud apa pun. TNI hanya ingin aspek pertahanan bisa terpenuhi di wilayah itu sehingga apabila terjadi situasi yang tidak kita inginkan, kendali operasi itu betul-betul bisa dijaga dengan baik," tukasnya.

nasional.kompas.com