Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang tergabung dalam Satgas Yonmek Kontingen Garuda (Konga) XXIII-E/UNIFIL atau Indonesia Battalion (INDOBATT) mengakhiri tugas sebagai pasukan perdamaian (peacekeepers) selama setahun di Lebanon Selatan. Perwira Penerangan (Papen) INDOBATT Mayor Pasukan Banu Kusworo kepada ANTARA News melalui surat elektronik dari Lebanon, Selasa, mengatakan akhir misi di Lebanon itu ditandai dengan upacara serah terima jabatan (sertijab) atau "transfer of authority" (TOA) di lapangan Soekarno Markas Indobatt UN POSN 7-1, Adshit Al Qusayr, Lebanon Selatan..
Dalam upacara militer itu, Komandan Satgas Yonmek Konga XXIII-E/UNIFIL, Letkol Inf Hendy Antariksa, menyerahkan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan kepada Komandan Satgas Yonmek Konga XXIII-F/UNIFIL, Letkol Inf Suharto Sudarsono. Upacara militer itu diawali dengan penyerahan Bendera PBB dari Komandan Satgas Yonmek Konga XXIII-E/UNIFIL, Letkol Inf Hendy Antariksa, kepada Komandan Sektor Timur UNIFIL, Brigjen Guitierrez Diaz De Otazu, selaku inspektur upacara (irup). Setelah itu, Komandan Sektor Timur UNIFIL, Brigjen Guitierrez Diaz De Otazu, menyerahkan Bendera PBB itu kepada Komandan Satgas Yonmek Konga XXIII-F/UNIFIL, Letkol Inf Suharto Sudarsono, selaku pimpinan yang baru.
Dalam amanatnya, Brigjen Guitierrez Diaz De Otazu mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kinerja Letkol Inf Hendy Antariksa yang ditunjukkan selama satu tahun memimpin satuannya dengan baik dan penuh dedikasi tinggi dalam mengemban misi perdamaian PBB di Lebanon Selatan.
Selain itu, jenderal bintang satu asal Spanyol itu juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada prajurit Indobatt yang telah mampu melaksanakan tugas dengan baik dan kehadirannya bisa diterima oleh masyarakat Lebanon. Hal itu terbukti dengan berbagai macam kegiatan CIMIC yang selalu mendapat sambutan positif dari masyarakat Lebanon.
Ucapan selamat datang juga disampaikan oleh Komandan Sektor Timur UNIFIL kepada Komandan Satgas Yonmek Konga XXIII-F, Letkol Inf Suharto Sudarsono, dengan harapan semoga bisa meneruskan tugas dengan baik pula.
Upacara itu dihadiri oleh Duta Besar RI untuk Lebanon, HE Imas Samudra Rum, Atase Pertahanan RI untuk Mesir dan Lebanon, Kolonel Laut (P) Teguh Isgunarto, dan Komandan Force Headquarters Support Unit (FHQSU), Kolonel Adm Darmawan Bakti. Selain itu tampak hadir pula, Wadan Sektor Timur UNIFIL, Kolonel Inf Marzuki, para Komandan Batalyon di jajaran Sektor Timur UNIFIL, perwakilan pejabat Tentara Lebanon (Lebanese Armed Forces) serta pejabat sipil setempat.
Prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Yonmek Kontingen Garuda XXIII-E/Unifil itu kembali ke Tanah Air dalam enam gelombang pemulangan yakni 21, 23, 25, 27, 28, dan 30 November.
www.antaranews.com
Selasa, 29 November 2011
PBB Inspeksi Peralatan TNI di Kongo
Menjelang akhir penugasannya, pasukan Satgas Kizi TNI Kontingen Garuda XX-H/Monusco menerima inspeksi peralatan dan perlengkapan dari Tim COE (Contingent Owned Equipment) PBB, di Bumi Nusantara Camp Dungu.
Tidak seperti biasanya, inspeksi kali ini dilaksanakan pada hari Minggu (27/11). Perwira Seksi Logistik Satgas, Kapten Czi Eko Pur Indriyanto dalam paparannya menjelaskan bahwa alat peralatan satgas baik alat berat, maupun kelengkapan pendukung lainnya tersebar di tiga lokasi pekerjaan yakni rehabilitasi jalan Dungu-Duru, Dungu internal road serta pemeliharaan bandara dan Log Base.
Adapun Tim yang melakukan pemeriksaan terdiri dari enam orang yaitu Mr. James Boima (Siera Leone) sebagai Ketua Tim, Miss Kristina Zovanovic (Serbia), Mr. Solomon Shok (Nigeria), Mr. Yossey (Honduras), Mayor Naseer (Pakistan) dan dr. Serger Eric Honore Yobo (Pantai Gading).
Selesai mendengarkan paparan, Tim COE terbagi menjadi dua kelompok. Untuk pengecekan alat berat di lokasi pekerjaan dilaksanakan oleh Mr. James Boima dan Miss Kristina Zovanovic.
Sedangkan di Camp Bumi Nusantara dan Dungu internal road oleh Mr. Solomon Shok, Mr.Yossey dan Mayor Naseer. Dalam Inspeksi kali ini, Tim COE langsung melihat alat berat yang sedang operasional di lokasi pekerjaan.
Dari keenam Tim COE tersebut mengakui bahwa Satgas Kizi TNI Konga XX-H/Monusco yang sudah 13 bulan bertugas di wilayah Dungu-Kongo, banyak mengalami kemajuan dalam perawatan maupun perbaikan alat dibanding hasil pemeriksaan sebelumnya, namun masih ada beberapa kendaraan yang tidak siap operasional karena belum tersedianya spare part yang diperlukan.
Pada Inspeksi yang hanya dilakukan satu hari itu, Konga XX-H/Monusco pimpinan Letkol Czi Widiyanto (Dansatgas) tersebut dapat memberikan gambaran nyata bagi Tim COE dari PBB bahwa dengan tingkat kesiapan peralatan yang ada Satgas Indonesia akan mampu melaksanakan tugas sebagai sebuah Satuan Zeni untuk mendukung misi pemeliharaan perdamaian di Kongo.
www.poskota.co.id
Tidak seperti biasanya, inspeksi kali ini dilaksanakan pada hari Minggu (27/11). Perwira Seksi Logistik Satgas, Kapten Czi Eko Pur Indriyanto dalam paparannya menjelaskan bahwa alat peralatan satgas baik alat berat, maupun kelengkapan pendukung lainnya tersebar di tiga lokasi pekerjaan yakni rehabilitasi jalan Dungu-Duru, Dungu internal road serta pemeliharaan bandara dan Log Base.
Adapun Tim yang melakukan pemeriksaan terdiri dari enam orang yaitu Mr. James Boima (Siera Leone) sebagai Ketua Tim, Miss Kristina Zovanovic (Serbia), Mr. Solomon Shok (Nigeria), Mr. Yossey (Honduras), Mayor Naseer (Pakistan) dan dr. Serger Eric Honore Yobo (Pantai Gading).
Selesai mendengarkan paparan, Tim COE terbagi menjadi dua kelompok. Untuk pengecekan alat berat di lokasi pekerjaan dilaksanakan oleh Mr. James Boima dan Miss Kristina Zovanovic.
Sedangkan di Camp Bumi Nusantara dan Dungu internal road oleh Mr. Solomon Shok, Mr.Yossey dan Mayor Naseer. Dalam Inspeksi kali ini, Tim COE langsung melihat alat berat yang sedang operasional di lokasi pekerjaan.
Dari keenam Tim COE tersebut mengakui bahwa Satgas Kizi TNI Konga XX-H/Monusco yang sudah 13 bulan bertugas di wilayah Dungu-Kongo, banyak mengalami kemajuan dalam perawatan maupun perbaikan alat dibanding hasil pemeriksaan sebelumnya, namun masih ada beberapa kendaraan yang tidak siap operasional karena belum tersedianya spare part yang diperlukan.
Pada Inspeksi yang hanya dilakukan satu hari itu, Konga XX-H/Monusco pimpinan Letkol Czi Widiyanto (Dansatgas) tersebut dapat memberikan gambaran nyata bagi Tim COE dari PBB bahwa dengan tingkat kesiapan peralatan yang ada Satgas Indonesia akan mampu melaksanakan tugas sebagai sebuah Satuan Zeni untuk mendukung misi pemeliharaan perdamaian di Kongo.
www.poskota.co.id
TNI/Polri Tak Punya Hak Pilih pada 2014
TNI/POLRI TAK PUNYA HAK PILIH PADA 2014
Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu DPR tidak akan melanjutkan pembahasan mengenai dikembalikannya hak pilih bagi TNI/Polri pada Pemilu 2014. Anggota Pansus RUU Pemilu DPR dari Partai Golkar Nurul Arifin mengatakan, sikap ini diambil sebagai tindak lanjut dari pernyataan TNI dan Polri yang mengaku belum siap mempergunakan hak tersebut dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) beberapa waktu lalu. "Pansus telah mengundang TNI/Pori untuk mendengarkan pandangan mereka. Namun, dengan iklim demokrasi sekarang, mereka menolak mempergunakan hak pilih itu," ungkap Nurul.
Menurutnya,alasan ketidaksiapan TNI/Polri menggunakan hak pilihnya karena mereka khawatir akan terjadi perpecahan internal dan muncul kubu-kubuan. TNI/Polri juga khawatirmasyarakatbelumbisa menerima keterlibatan mereka secara aktif dalam pemilu. Golkar, lanjut Nurul, berpandangan bahwa diskursus ini sudah perlu dikemukakan. Jika TNI/Polri belum siap pada Pemilu 2014, penggunaan hak pilih ini masih perlu diwacanakan pada Pemilu 2019. "Kalau demokrasi kita sudah matang dan TNI Polri juga sudah ada jaminan profesionalitas, tidak ada alasan untuk mengkhawatirkan keterlibatan anggota mereka dalam memberikan hak politiknya," jelas Nurul.
Dengan demikian, kata dia, keterlibatan TNI/Polri dalam ajang demokrasi lima tahunan ini hanya sebatas pengamanan dan diperbantukan dalam operasional. Dia mencontohkan, untuk Polri peranannya jelas sebagai keamanan. Sementara untuk TNI,mereka bisa diperbantukan untuk pengiriman logistikdanoperasionalpemilu. Sementara itu,Ketua Pansus RUU Pemilu Arif Wibowo mengatakan, dari hasil RDPU dengan TNI/Polri, pihaknya mendapatkan gambaran bagaimana alokasi anggaran untuk dua lembaga tersebut dalam fungsi diperbantukan pada penyelenggaraan pemilu.
Kemungkinan, alokasi anggaran yang untuk TNI Polri tidak disatukan dengan anggaran penyelenggaraan pemilu. Untuk TNI masuk anggaran Kementerian Pertahanan, sedangkan untuk Polri,ada penambahan anggaran demi pembiayaan keamanan pemilu. "Keterlibatan mereka sebatas untuk menyukseskan pesta demokrasi agar berjalan aman dan lancar," katanya. The Indonesian Human Rights Monitor (Imparsial) menilai pemulihan hak pilih bagi TNI baru dapat dilakukan setelah merevisi UU No 31/1997 tentang Peradilan Militer.
Hal ini untuk memberikan jaminan peradilan yang independen bila terjadi penyimpangan oleh anggota TNI.Karenanya, Imparsial mendukung TNI/Polri tidak memiliki hak pilih pada Pemilu 2014. Direktur Program Imparsial Al Araf mengatakan, pemberian hak pilih bagi TNI dan Polri tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Perlu kajian mendalam dengan mempertimbangkan berbagai faktor. "Hal yang paling penting adalah kerangka reformasi TNI di mana penempatan anggota TNI sebagai warga negara yang sama dengan warga negara lainnya di hadapan politik dan hukum merupakan suatu keharusan," ujar dia.
Sistem Pemilu
Sementara itu,Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa memandang, pembahasan sistem pemilu yang akan dipakai jauh lebih penting daripada parpol-parpol meributkan angka parliamentary threshold. Dia mengatakan, pihaknya lebih mementingkan bagaimana sistem pemilu yang lebih sederhana akan bisa mengurangi peluang terjadinya kecurangan. "Unsur keterwakilan itu harus dipertahankan. Jangan sampai kemudian pemilu ini tidak melahirkan tingkat keterwakilan yang tinggi. Saya tidak bicara PT harus berapa. PPP akan melihat sistem mana yang menjamin keterwakilannya itu lebih tinggi. Itu yang penting," tegasnya.
www.seputar-indonesia.com
Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu DPR tidak akan melanjutkan pembahasan mengenai dikembalikannya hak pilih bagi TNI/Polri pada Pemilu 2014. Anggota Pansus RUU Pemilu DPR dari Partai Golkar Nurul Arifin mengatakan, sikap ini diambil sebagai tindak lanjut dari pernyataan TNI dan Polri yang mengaku belum siap mempergunakan hak tersebut dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) beberapa waktu lalu. "Pansus telah mengundang TNI/Pori untuk mendengarkan pandangan mereka. Namun, dengan iklim demokrasi sekarang, mereka menolak mempergunakan hak pilih itu," ungkap Nurul.
Menurutnya,alasan ketidaksiapan TNI/Polri menggunakan hak pilihnya karena mereka khawatir akan terjadi perpecahan internal dan muncul kubu-kubuan. TNI/Polri juga khawatirmasyarakatbelumbisa menerima keterlibatan mereka secara aktif dalam pemilu. Golkar, lanjut Nurul, berpandangan bahwa diskursus ini sudah perlu dikemukakan. Jika TNI/Polri belum siap pada Pemilu 2014, penggunaan hak pilih ini masih perlu diwacanakan pada Pemilu 2019. "Kalau demokrasi kita sudah matang dan TNI Polri juga sudah ada jaminan profesionalitas, tidak ada alasan untuk mengkhawatirkan keterlibatan anggota mereka dalam memberikan hak politiknya," jelas Nurul.
Dengan demikian, kata dia, keterlibatan TNI/Polri dalam ajang demokrasi lima tahunan ini hanya sebatas pengamanan dan diperbantukan dalam operasional. Dia mencontohkan, untuk Polri peranannya jelas sebagai keamanan. Sementara untuk TNI,mereka bisa diperbantukan untuk pengiriman logistikdanoperasionalpemilu. Sementara itu,Ketua Pansus RUU Pemilu Arif Wibowo mengatakan, dari hasil RDPU dengan TNI/Polri, pihaknya mendapatkan gambaran bagaimana alokasi anggaran untuk dua lembaga tersebut dalam fungsi diperbantukan pada penyelenggaraan pemilu.
Kemungkinan, alokasi anggaran yang untuk TNI Polri tidak disatukan dengan anggaran penyelenggaraan pemilu. Untuk TNI masuk anggaran Kementerian Pertahanan, sedangkan untuk Polri,ada penambahan anggaran demi pembiayaan keamanan pemilu. "Keterlibatan mereka sebatas untuk menyukseskan pesta demokrasi agar berjalan aman dan lancar," katanya. The Indonesian Human Rights Monitor (Imparsial) menilai pemulihan hak pilih bagi TNI baru dapat dilakukan setelah merevisi UU No 31/1997 tentang Peradilan Militer.
Hal ini untuk memberikan jaminan peradilan yang independen bila terjadi penyimpangan oleh anggota TNI.Karenanya, Imparsial mendukung TNI/Polri tidak memiliki hak pilih pada Pemilu 2014. Direktur Program Imparsial Al Araf mengatakan, pemberian hak pilih bagi TNI dan Polri tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Perlu kajian mendalam dengan mempertimbangkan berbagai faktor. "Hal yang paling penting adalah kerangka reformasi TNI di mana penempatan anggota TNI sebagai warga negara yang sama dengan warga negara lainnya di hadapan politik dan hukum merupakan suatu keharusan," ujar dia.
Sistem Pemilu
Sementara itu,Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa memandang, pembahasan sistem pemilu yang akan dipakai jauh lebih penting daripada parpol-parpol meributkan angka parliamentary threshold. Dia mengatakan, pihaknya lebih mementingkan bagaimana sistem pemilu yang lebih sederhana akan bisa mengurangi peluang terjadinya kecurangan. "Unsur keterwakilan itu harus dipertahankan. Jangan sampai kemudian pemilu ini tidak melahirkan tingkat keterwakilan yang tinggi. Saya tidak bicara PT harus berapa. PPP akan melihat sistem mana yang menjamin keterwakilannya itu lebih tinggi. Itu yang penting," tegasnya.
www.seputar-indonesia.com