Skuadron Helikopter Tempur AH-64 Apache Akan Ditempatkan Di Kepulauan Riau

Skuadron helikopter tempur AH-64 Apache yang dibeli pemerintah Indonesia dari Amerika Serikat direncanakan akan ditempatkan di Kepulauan Riau. Penempatan armada helikopter tempur AH-64 Apache adalah bertujuan untuk menjaga pertahanan dan keamanan di Laut China Selatan.

Helikopter Tempur AH-64 Apache. PROKIMAL ONLINE Kotabumi Lampung Utara | Skuadron Helikopter Tempur AH-64 Apache Akan Ditempatkan Di Kepulauan Riau.

Helikopter Tempur AH-64 Apache.

Apache untuk jaga Laut China Selatan.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan skuadron helikopter tempur AH-64 Apache akan ditempatkan di Kepulauan Riau untuk menjaga pertahanan dan keamanan di Laut China Selatan. "Laut China Selatan sangat strategis karena memiliki cadangan minyak dan gas bumi yang besar," kata Purnomo usai menggelar pertemuan tertutup dengan pemerintah Kepulauan Riau di Tanjungpinang, Sabtu (27/9/2014).

Kementerian Pertahanan juga berencana menempatkan skuadron pesawat terbang tanpa awak di perairan Kepri untuk berpatroli.

Selain membahas pengamanan Laut China Selatan, pertemuan Menhan bersama Pemerintah Provinsi Kepri itu juga membahas keamanan Kepri secara global sebagai wilayah terdepan Indonesia yang berbatasan dengan empat negara tetangga. "Bukan hanya masalah pertahanan dan keamanan tapi juga masalah perkembangan ekonomi secara global," kata Purnomo.

Pemerintah mengembangkan Pulau Nipah di wilayah Kota Batam sebagai pusat kegiatan ekonomi pertahanan untuk mendongkrak potensi di Kepri. "Di Singapura saat ini sudah penuh untuk lalu lintas kapal dalam mengisi bahan bakar dan lain sebagainya, makanya dikembangkan Pulau Nipah sebagai kegiatan ekonomi untuk mendukung pertahanan," kata Menhan.

Menurut Menhan, keamanan dan perkembangan ekonomi di Kepri harus seimbang sehingga saling mendukung satu sama lain. "Perkembangan keamanan dan ekonomi itu harus seimbang, jika ekonomi berkembang dan keamanan tidak berkembang atau sebaliknya, tidak akan ada gunanya," kata Menhan

Menhan mengatakan Kepri sebagai wilayah terdepan dari NKRI yang 95 persen wilayahnya berupa lautan membutuhkan pengamanan yang optimal untuk mendukung kemajuan ekonomi, apalagi Kepri merupakan jalur lalu lintas kapal dagang dunia.

Dalam pertemuan itu, Menhan dan Pemprov Kepri juga membahas masalah bagi hasil minyak dan gas serta interkoneksi antarpulau di Kepri untuk mendukung kemajuan ekonomi.

www.antaranews.com

Sengketa Laut China Selatan Makin Memanas, TNI Diperintahkan Makin Siaga

Panglima TNI memerintahkan kepada seluruh kesatuan TNI dari matra darat, udara, dan laut, untuk lebih meningkatkan kesiagaan menyusul makin meningkatnya ketegangan yang berpotensi menjadi konflik terbuka di kawasan Laut China Selatan. Kondisi geopolitik yang cenderung memanas ini menuntut peran TNI untuk lebih sigap sebagai garda pengawal dan pengaman wilayah NKRI.

Armada Kapal Perang TNI AL. Prokimal Online Kotabumi Lampung Utara | Sengketa Laut China Selatan Makin Memanas, TNI Diperintahkan Makin Siaga.

Armada Kapal Perang TNI AL.

Laut China Selatan memanas, Panglima TNI minta prajurit siaga.

Memanasnya suhu politik di di Laut China Selatan, ditanggapi serius oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI). Panglima TNI Jenderal Moeldoko bahkan memerintahkan seluruh kesatuan, baik darat, laut maupun udara untuk siaga. Hal tersebut untuk mengantisipasi segala kemungkinan menyusul ketegangan yang semakin meningkat. "Semua situasi yang terjadi pada suatu wilayah bias saja berpengaruh besar pada wilayah lainnya. Seperti di Suriah, kondisi perang di sana ikut mempengaruhi stabilitas negara Turki serta negara-negara lain yang berdekatan dengan Suriah. Untuk itu,saya minta semua kekuatan yang dimiliki TNI untuk selalu waspada," ujar Moeldoko seusai memimpin Apel Dansat di Yonif 413, Sukoharjo, Jawa Tengah, Rabu (3/9/2014).

Moeldoko menegaskan, salah satu upaya yang dilakukan TNI menghadapi perang persenjataan modern, selain terus melakukan modernisasi persenjataan yaitu dengan memperluas pangkalan udara militer yang dimiliki TNI, yang mendesak dilakukan. Tujuannya adalah agar mampu didarati pesawat- pesawat militer berbadan besar dalam jumlah cukup banyak untuk mengantisipasi ancaman dari negara lain. "Pembangunan kekuatan selalu dikaitkan dengan berbagai kemungkinan ancaman, baik ancaman faktual maupun potensial," katanya.

Menurut Moeldoko, negara Indonesia selalu dihadapkan dengan berbagai situasi keamanan dengan negara tetangga. Dia mencontohkan wilayah Tanjung Datuk, yang hingga saat ini masih menjadi perdebatan dengan Malaysia. Ketegangan di Tanjung Datuk, lanjut Moeldoko, terjadi akibat lemahnya keamanan di wilayah tersebut. "Keamanan di Tanjung Datuk lemah. Agar sejengkal tanah wilayah negeri tak di injak lagi, seluruh kekuatan TNI digiring di daerah perbatasan dengan negara lain," tegasnya.

Selain menghadiri Apel Dansat, kunjungan Panglima TNI Jenderal Moeldoko ke Yonif 413 Solo, juga untuk mengonsolidasikan kekuatan TNI AD (Angkatan Darat) pasca pengamanan Pengamanan Pemilihan Presiden 2014.

www.merdeka.com

TNI Waspadai Peta Baru Laut China Selatan

Tentara Nasional Indonesia (TNI) mewaspadai peta terbaru kawasan Laut China Selatan yang dibuat oleh Republik Rakyat Tiongkok. Pada peta yang telah diperbaharui pihak China tersebut tampak garis putus-putus (dash line) yang melintasi sebagian Kepulauan Natuna yang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun setelah dikonfirmasi, pihak kedutaan RRC Republik Rakyat Tiongkok bahwa negeri tirai bambu tersebut tidak punya klaim atas wilayah Indonesia, pihak TNI tetap menyiapkan antisipasi dengan memperkuat armada pertahanan di kawasan Natuna.

Kepulauan Natuna. Prokimal Online Kotabumi Lampung Utara | TNI Waspadai Peta Baru Laut China Selatan.

Kepulauan Natuna.

Peta Baru Tiongkok Bikin TNI Waspada.

Munculnya peta terbaru Republik Rakyat Tiongkok dengan garis putus-putus melintasi wilayah Natuna membuat TNI waspada meski tidak bereaksi keras. Mabes TNI menyatakan telah meminta klarifikasi kepada kedutaan Tiongkok karena hal tersebut berkaitan dengan persoalan perbatasan dan sengketa laut Tiongkok Selatan.

Kapuspen TNI Mayjen Mochamad Fuad Basya menjelaskan, Panglima TNI telah bertemu dengan Kuasa Usaha Kedubes Tiongkok untuk membicarakan persoalan garis putus-putus kesepuluh di peta negara tersebut. hasilnya, Tiongkok memang mengakui jika mereka memperbaharui peta. Pembaruan itu tampak dari makin luasnya cakupan garis putus-putus yang direncanakan sebagai wilayah baru Tiongkok. Garis tersebut melintasi wilayah kepulauan Natuna. "Namun, Kuasa Usaha Tiongkok menyatakan jika mereka tidak punya klaim terhadap wilayah Indonesia," terang Fuad, Sabtu (28/6/2014).

Pihak Tiongkok menjelaskan jika peta tersebut merupakan peta sementara dan bukan sebagai klaim wilayah. Kalaupun nanti ada permasalahan di kemudian hari, maka yang akan bertindak kali pertama adalah Kementerian Luar Negeri. Sampai saat ini, lanjutnya, tidak ada permasalahan perbatasan antara Tiongkok dengan Indonesia meski peta terbaru menunjukkan jika Tiongkok ingin mendominasi Laut Tiongkok Selatan. "Sampai saat ini tidak ada kapal-kapal Tiongkok yang mendekat ke Natuna," lanjutnya. Batas antara Tiongkok dengan Indonesia juga masih cukup jauh.

Meski begitu, Mabes TNI sudah menyiapkan segala kemungkinan jika Tiongkok memperluas cakupan wilayahnya di Laut Tiongkok Selatan. Seluruh lanal di sekitar kawasan Natuna dalam kondisi aktif. Namun, TNI hanya akan bereaksi jika ada keputusan pemerintah. Selebihnya, TNI tetap mengawasi perbatasan Indonesia di Natuna dengan patroli-patroli laut.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Moeldoko menyatakan jika pihaknya sedang memperkuat armada di kawasan Natuna. "Kalau persoalan Laut Tiongkok Selatan meluas, yang paling potensial terkena imbas itu kepulauan Natuna," ujarnya saat menjelaskan perkembangan rencana pembangunan Lanal Tanjung Datu baru-baru ini.

www.jpnn.com