Singapura berkepentingan terhadap perjanjian pertahanan (Defence Cooperation Agreement/DCA) dengan Indonesia karena negara itu membutuhkan tempat latihan bagi pasukannya. "Perlu dipahami bahwa Singapura berkepentingan terhadap DCA bukan dalam konteks kerja sama pertahanan dalam pengertian yang umum, melainkan negara tersebut hanya membutuhkan lahan milik Indonesia sebagai tempat latihan pasukannya," kata Sekretaris Jenderal DPP PDIP Tjahjo Kumolo kepada ANTARA, Selasa.
Hal itu dikemukakan Tjahjo yang juga anggota Komisi I DPR RI sehubungan dengan rencana pertemuan rutin tahunan antara Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong yang pada tahun ini diagendakan bulan depan. Di lain pihak, wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah 1 ini mengutarakan bahwa Indonesia sebenarnya sangat berkepentingan terhadap perjanjian ekstradisi dengan negara tersebut. "Walaupun secara rutin dilakukan pertemuan di antara pejabat tinggi kedua negara itu, pihak Indonesia tidak mengesahkan DCA, Singapura juga tidak akan setuju terhadap perjanjian ekstradisi," kata Tjahjo.
Apalagi dari segi pertahanan, kata dia, alat utama sistem senjata (alutsista) Singapura jauh lebih unggul dibandingkan dengan Indonesia. Selain itu, Singapura juga memiliki aliansi pertahanan dengan negara lain yang dikenal dengan "Five Power Defense Agreement" (FPDA), yaitu sistem aliansi pertahanan antarlima negara (Inggris, Australia, Selandia Baru, Singapura, dan Malaysia). Disebutkan Tjahjo, salah satu kesepakatan negara-negara FPDA adalah adanya klausul bahwa serangan terhadap salah satu negara anggota merupakan serangan pula terhadap negara anggota lainnya.
Dari sisi ASEAN, dia berharap pada tahun 2015 Komunitas ASEAN sudah terbentuk. "Namun, apakah Indonesia dapat memainkan peran utama dalam Komunitas ASEAN sehingga Singapura merasa perlu melakukan pendekatan dengan Indonesia?" tambahnya.
Sekjen DPP PDI Perjuangan ini berharap agar pertemuan rutin antara Presiden RI dan pejabat tinggi Singapura yang diagendakan pada bulan Maret 2012 tidak sebatas seremonial. "Atau, malah justru lebih menguntungkan pihak Singapura?" katanya lagi. "Saya kira Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan serta kementerian lainnya harus merumuskan agenda pembicaraan Presiden RI dan PM Singapura yang lebih komprehensif integral. Setidaknya untuk kepentingan kerja sama bilateral bersama Indonesia dan Singapura," kata wakil rakyat asal Kota Semarang itu.
www.antaranews.com
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar