Garansi Pembelian Alutsista TNI Perlu Diperhatikan

Masa garansi perawatan dan perbaikan spare part pada perjanjian kontrak pembelian Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) TNI harus ditinjau ulang lagi. Beberapa alutsista baru yang telah dibeli TNI dari luar negeri memiliki masa garansi dengan rentang waktu yang pendek. Ini beresiko ketika alutsista tersebut mengalami kerusakan atau pergantian spare-part. Masalah ini menjadi salah satu agenda penting dalam rapat pimpinan (Rapim) Perwira Tinggi Rencana Kerja 2015 yang digelar baru-baru ini.

KRI Bung Tomo (357). PROKIMAL ONLINE Kotabumi Lampung Utara | Garansi Pembelian Alutsista TNI Perlu Diperhatikan.

KRI Bung Tomo (357).

Alutsista TNI Terancam Dikanibal.

Pembelian alat utama sistem persenjataan (Alutsista) TNI perlu lebih dimatangkan. Pasalnya, TNI kerap kali mendapatkan alusista yang waktu garansi perawatan dan perbaikan spare part-nya sangat pendek. Hal tersebut membuat membuat alutsista TNI rawan untuk dikanibal. Ditemui dalam konpres rapat pimpinan (Rapim) Perwira Tinggi Rencana Kerja 2015, Panglima TNI Jenderal Moeldoko menuturkan, saat ini TNI memang kian banyak membeli alutsista dengan teknologi tinggi. Namun, ada masalah yang cukup mengkhawatirkan sehingga perlu pembahasan dalam rapim. "Masalahnya, soal perjanjian pembelian alutsista," jelasnya.

Dalam berbagai kontrak kerjasama pembelian alutsista, misalnya di TNI Angkatan Udara (AU) membeli pesawat. Pembelian pesawat itu dilengkapi dengan pelatihan pengendalian alutsista atau kelas untuk prajurit, lalu ada juga garansi perawatan dan perbaikan spare part pesawat. "Ternyata, waktu garansinya itu hanya beberapa bulan, kami tentu tidak ingin pesawat yang baru dibeli itu, beberapa bulan kemudian rusak dan mangkrak," tuturnya.

Kalau spare part alutsista rusak saat garansi habis, maka untuk mengakalinya dengan meng-kanibal menggunakan spare part alusista lain yang sejenis. Tentu, sangat tidak baik jika ada alutsista baru, tapi spare part-nya kanibal di sana-sini. "Karena itu dalam rapim ini diperlukan adanya anggaran untuk perbaikan dan perawatan alusista," paparnya.

Sementara Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Marsetio menjelaskan, untuk di TNI AL, misalnya ada pembelian kapal Sigma buatan Belanda beberapa tahun lalu. Dalam pembelian itu waktu garansi kapal dan spare part-nya hanya sepuluh hari hingga tiga bulan. "Ini tentu masalah yang cukup menghambat," ujarnya.

Untuk penyebab waktu garansi kapal dan spare part yang sangat pendek itu dipastikan karena minimnya anggaran. Sehingga, TNI memutuskan untuk membeli kapalnya terlebih dahulu. Untuk anggaran perawatan, serta perbaikan harapannya bisa menyusul. "Awalnya, pertimbangannya biar ada kapal dulu. Tapi, ternyata anggaran untuk perawatan kapal itu tidak ada," jelasnya.

Perlu diketahui, pembelian kapal bisa dengan berbagai fasilitas. Untuk pembelian kapal militer dengan tambahan waktu garansi perawatan dan pergantian spare part yang panjang, tentu harganya akan lebih besar dari pada pembelian kapal dengan waktu garansi yang pendek. "Untuk itu dalam rapim ini, rencana strategis harus ditentukan," paparnya.

Namun, Pengamat Militer Lembaga Studi Pertahanan Indonesia Rizal Darma Putra menjelaskan, seharusnya dalam sebuah perjanjian pembelian alutsista ada transfer teknologi. Masalah garansi untuk spare part ini harusnya bisa diselesaikan dalam transfer teknologi ini. "Kalau ada transfer teknologi, tentunya tinggal Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memproduksi spare part untuk alutsista tersebut," ujarnya.

Yang krusial, selama ini dalam pembelian alutsista masih belum ada transparansi soal transfer teknologi tersebut. Karena itu, TNI juga perlu untuk lebih membuka diri untuk berbagai kontrak pembelian tersebut. "Biar semua orang mengetahuinya sebagai bentuk pertanggungjawaban," jelasnya.

www.jpnn.com

Myanmar Tertarik Beli Alutsista Buatan Indonesia

Negara Myanmar tertarik untuk membeli produk alat utama sistem persenjataan (Alutsista) buatan Indonesia. Menanggapi minat Myanmar untuk membeli produk militer buatan Indonesia tersebut, pemerintah Indonesia mengirim tim delegasi industri strategis pertahanan Indonesia yang dipimpin oleh Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin ke Myanmar untuk menggelar pameran dan melakukan presentasi kepada Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar Jenderal Senior Min Aung Hlaing dan sejumlah pejabat tinggi negara tersebut.

Panser Anoa PT Pindad. Prokimal Online Kotabumi Lampung Utara | Myanmar Tertarik Beli Alutsista Buatan Indonesia.

Panser Anoa PT Pindad.

Wakil Menhan optimistis Myanmar beli alutsista Indonesia.

Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin optimistis Myanmar membeli alat utama sistem senjata (alutsista) produksi perusahaan industri pertahanan dari Indonesia. "Kita dapat menjawab kebutuhan Myanmar," kata Sjafrie dalam perbincangan selama penerbangan dari Jakarta menuju Naypyitaw, Myanmar, Kamis untuk kunjungan kerja 11--13 September 2014.

Sjafrie memimpin delegasi industri strategis pertahanan Indonesia yang menggelar pameran dan presentasi kepada Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar Jenderal Senior Min Aung Hlaing, Menteri Dalam Negeri Letnan Jenderal Ko Ko, dan pejabat Kementerian Keuangan negeri itu. Pimpinan sepuluh perusahaan industri pertahanan turut dalam rombongan seperti dari BUMN PT Dirgantara, PT PAL, PT Pindad, dan selebihnya perusahaan swasta. Selain itu, Kabaharkam Polri Komjen Putut Bayuseno, Irjen Kemhan Marsdya TNI Ismono Wijayanto, dan sejumlah pejabat Kemhan serta dari Komite Kebijakan Industri Pertahanan.

Sjafrie menyebutkan Myanmar membutuhkan pesawat transpor C212i, kapal patroli, kendaraan militer antihuruhara, senjata, dan kelengkapan personal militer. Mantan Pangdam Jaya, Kapuspen TNI, dan Sekjen Kemhan itu menambahkan bahwa Myanmar pada tahun depan menyelenggarakan pemilu, sehingga membutuhkan peralatan pengamanan dan militer.

Kedatangan delegasi industri pertahanan ke Myanmar itu untuk memastikan bahwa Indonesia bisa memenuhi kebutuhan Myanmar. Sjafrie menyebutkan ada empat tahap dalam pembelian alutsista itu yakni promosi, observasi, negosiasi, dan produksi.

Myanmar, katanya, telah melihat berbagai keberhasilan Indonesia dalam produksi dan pemanfaatan alutsista. Ia memastikan bahwa alutsista Indonesia sangat kompetitif dalam harga, kualitas, "delivery" dan "service". Untuk itu, katanya, untuk lingkup ASEAN, produksi alutsista Indonesia sangat diminati Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam, Filipina, Timor Leste, dan Myanmar.

Kedatangan Sjafrie beserta rombongsn disambut Dubes RI untuk Myanmar Ito Sumardi, dan Deputi Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar Mayor Jenderal Maung Aye. Sjafrie dan Maung Aye sempat beramah tamah dan melakukan pembicaraan di ruang tamu VVIP Bandara Naypyitaw.

www.antaranews.com

Komisi I DPR: TNI Perlu Tambah Alutsista

Alutsista (Alat Utama Sistem Persenjataan) TNI masih harus ditambah dan dilengkapi, menurut Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq. Penambahan jumlah dan kualitas alutsista tersebut sangat diperlukan agar TNI bisa lebih mampu melaksanakan tugas pengawalan dan pengamanan di semua wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Armada Kapal Perang TNI-AL. Prokimal Online Kotabumi Lampung Utara | Komisi I DPR: TNI Perlu Tambah Alutsista.

Armada Kapal Perang TNI-AL.

TNI perlu tambah persenjataan.

Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq, menyatakan TNI di tiga matranya perlu menambah persenjataan untuk mengamankan wilayah Indonesia dari segala aspek. "Minimal kita harus punya tiga kapal selam dan kapal patroli cepat terutama untuk wilayah-wilayah perbatasan, dijalur perdagangan yang sibuk," katanya, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (24/6/2014).

Ia menambahkan, sebetulnya Indonesia sudah menambah kapal perang tetapi belum dilengkapi persenjataan dan alat pendukung. Bicara soal TNI AL, dia menguraikan, masih harus diperkuat wahana pengintai maritim, karena untuk saat ini pesawat pengintai TNI AL masih terbatas jumlah dan jangkauannya. Sinergitas antara sayap udara maritim dengan kapal perang permukaan dan bawah permukaan akan menjadi prioritas ke depan. "Namun masih bisa didukung TNI AU," kata dia.

Tantangan terbesar di kelautan dari sisi ekomomi adalah menyelamatkan potensi ekonomi nasional dari kejahatan-kejahatan yang masih terjadi, di antaranya pencurian ikan. "Ke depan, rencana strategis yang harus diprioritaskan adalah memperbesar postur anggaran pertahanan untuk wilayah laut," katanya.

DPR, katanya, mendukung rencana induk TNI AL yang akan membangun tiga komando armada Indonesia, yaitu di wilayah barat, tengah, dan timur. Antisipasi dinamika Laut China Selatan juga harus dilakukan secara baik.

Pada sisi lain, buku Satu Dasawarsa Membangun Untuk Kesejahteraan Rakyat terbitan Kantor Staf Khusus Presiden Bidang Komunkasi Sosial, disebutkan anggaran pertahanan Indonesia meningkat 400 persen, dari Rp21,42 triliun pada 2004 menjadi Rp84,47 triliun pada 2013. Ini peningkatan terbesar sepanjang sejarah APBN untuk sektor pertahanan sejak 10 tahun terakhir. Pada 1980-an, postur TNI pernah menjadi paling menonjol di ASEAN namun kini tidak lagi dari beberapa sisi. Akan tetapi, secara akumulatif, dana negara di sektor pertahanan ini telah Rp440,94 triliun pada 2004 sampai 2013.

Dalam buku yang disunting Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Sosial, Sardan Marbun, itu disebutkan, modernisasi arsenal TNI semata-mata untuk menjaga kedaulatan Indonesia serta menjaga keamanan regional maupun kawasan Asia Tenggara dan sekitarnya.

www.antaranews.com

Kementerian Pertahanan Rencanakan Datangkan Radar Udara Militer Baru Untuk TNI AU

Sejumlah radar udara militer baru saat ini sedang direncanakan pengadaannya oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Rencana pengadaan atau pembelian 4 hingga 6 unit sistem radar udara militer baru ini adalah untuk makin meningkatkan kemampuan TNI AU dalam pemantauan wilayah udara nasional.

Radar TNI AU. Prokimal Online Kotabumi Lampung Utara | Kementerian Pertahanan Rencanakan Datangkan Radar Udara Militer Baru Untuk TNI AU.

Radar TNI AU.

TNI Akan Beli Radar Udara Baru.

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia terngah merencanakan membeli sejumlah radar udara militer baru untuk menambah alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang sudah dimiliki Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Udara saat ini. "Iya kami berencana beli 'Ground Control Interceptor Radar'," kata Kepala Badan Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Laksamana Muda Rachmad Lubis, kepada wartawan di kantor Kementerian Pertahanan, jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (2/4/2014).

Rachmad bersama beberapa pejabat yaitu Asisten Perencanaan Panglima TNI, Asisten Perencanaan Kepala Staf Angkatan Darat, Asisten Perencanaan Kepala Staf Angkatan Laut, Asisten Perencanaan Kepala Staf Angkatan Udara, dan Asisten Perencanaan Kapolri membahas penyusunan rencana induk pembelian alat utama sistem persenjataan TNI dan Polri untuk tahun 2015-2029. Turut hadir, pada direktur utama perusahaan alat utama sisten persenjataan (alutsista) dalam negeri seperti PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, PT PAL, PT LEN, dan lainnya.

Sesuai permintaan Angkatan Udara, Kementerian Pertahanan akan membeli empat sampai enam buah radar udara. Namun, Rachmad masih merahasiakan betul detail radar tersebut seperti harga dan spesifikasi kemampuan. "Kapan belinya pun juga masih dalam proses panjang," kata Rachmad.

Rachmad berharap kehadiran radar-radar baru tersebut bisa meningkatkan pemantauan wilayah udara nasional. Menurut dia, saat ini kemampuan pemantauan radar udara sudah cukup baik. Sebab, TNI Angkatan Udara telah berkoordinasi dengan radar udara sipil dari beberapa bandar udara. "Tetapi akan lebih baik kalau radarnya ditambah," kata dia.

Saat disinggung soal produsen radar tersebut, Rachmad belum mau menjawab. Menurut dia, TNI AU sebagai pihak pemohon penambahan radar tak menunjuk produsen tertentu. "Yang penting, mereka sudah sampaikan kemampuan jangkauan radarnya," kata dia.

Namun, berdasar Undang-Undang nomor 16 tahun 2012 tentang Industri Strategis, harus ada perusahaan dalam negeri yang dilibatkan dalam pembuatan alutsista yang hendak dibeli. Tapi, untuk radar berkualitas tinggi, produsen industri pertahanan lokal belum bisa berbuat banyak. Walhasil. hampir bisa dipastikan radar baru untuk TNI AU bakal dipesan dari produsen luar negeri. "Tapi, kami minta PT LEN (sebagai perwakilan BUMN) dan PT CMI (sebagai perwakilan swasta) harus berkoordinasi untuk proses belajar dan alih teknologi," kata Rachmad.

www.tempo.co

TNI AD Siapkan 5 Lokasi Untuk Kandang 103 MBT Leopard

103 unit MBT Leopard buatan Jerman yang merupakan pesanan pemerintah Indonesia telah disediakan beberapa lokasi untuk penempatannya oleh pihak TNI AD. 5 lokasi yang akan menjadi kandang bagi tank-tank kelas berat Leopard tersebut adalah Batalyon Kavaleri 1 Kostrad (Cijantung), Batalyon Kavaleri 8 Kostrad (Pasuruan), Pusat Pendidikan Kavaleri (Padalarang), Kompi Kavaleri CAMB (Sentul) dan Kompi Kavaleri Pusat Latihan Pertempuran (Baturaja).

MBT Leopard TNI AD. Prokimal Online Kotabumi Lampung Utara | TNI AD Siapkan 5 Lokasi Untuk Kandang 103 MBT Leopard.

MBT Leopard TNI AD.

TNI AD Klaim MBT Aman.

Mabes TNI AD berupaya meyakinkan publik jika rencana mengimpor Main Battle Tank (MBT) Leopard sudah tepat dan sesuai dengan kebutuhan militer. Hal itu disampaikan pihak TNI AD menyusul kritikan dari mantan Presiden BJ Habibie atas rencana memasukkan puluhan MBT ke Indonesia.

Kadispenad Brigjen Andika Perkasa menjelaskan, pihaknya telah merencanakan penempatan 103 MBT Leopard di lima lokasi. Yakni:

1. Batalyon Kavaleri 1 Kostrad, Cijantung (total 41 unit)

• 13 unit Leopard 2A4.
• 28 unit Leopard 2 RI.

2. Batalyon Kavaleri 8 Kostrad, Pasuruan (total 41 unit)

• 28 unit Leopard 2A4.
• 13 unit Leopard 2 RI.

3. Pusat Pendidikan Kavaleri, Padalarang (total 4 unit)

• 3 unit Leopard 2 RI.
• 1 unit Leopard 2A4.

4. Kompi Kavaleri CAMB, Sentul (total 13 unit)

• 13 unit Leopard 2 RI.

5. Kompi Kavaleri Pusat Latihan Pertempuran, Baturaja (total 4 unit)

• 4 unit Leopard 2 RI.

Menurut Andika, kebijakan mendatangkan tank leopard sudah diperhitungkan betul dengan kondisi di Indonesia, termasuk jalannya. Meskipun berat tank Leopard mencapai 62 ton, namun tekanan pada tanah hanya berkisar 0,8 kg/cm2 atau 8,9 ton permeter persegi. Tekanannya relatif sama dengan tank AMX-13 (bobot 14,5 ton) dan Scorpion (bobot 8 ton). "Artinya, tank tersebut sangat memenuhi syarat untuk menggunakan jalan kelas 1 dan 2," ujarnya kemarin.

Sebab, jalan kelas 2 saja masih boleh dilewati kendaraan dengan tekanan maksimal 10 ton. Tekanan yang ditimbulkan tank leopard diperkirakan sama seperti truk kontainer pada umumnya. Untuk jembatan, Andika meyakinkan jika tank tersebut tidak akan membuat jembatan runtuh. Perhitungan TNI AD, beban tank leopard di jembatan mencapai 2,38 kN (kilonewton) permeter persegi atau 238 kilogram permeter persegi. Lebih kecil dari beban maksimal yang mampu ditahan jembatan kelas A, yakni 4,46 kN/m2.

Andika mengatakan, tank leopard tidak hanya digunakan oleh negara gurun. Dari 20 negara pengguna leopard di dunia, hanya tiga negara yang memiliki gurun. Yakni, Australia, Cile, dan Lebanon. "Tank leopard mampu bermanuver off road di permukaan berlumpur maupun sungai dengan kedalaman di bawah empat meter," tambahnya.

Sebelumnya, mantan Presiden BJ Habibie mengkritik rencana Menhan mengimpor leopard dalam jumlah besar. Habibie menilai Indonesia adalah negara maritime sehingga tidak memerlukan leopard. Habibie juga khawatir dengan dampak yang ditimbulkan jika tank tersebut melewati jalan dan jembatan.

www.jpnn.com, nasional.kompas.com